Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berhasil meraih alokasi anggaran sebesar Rp 1.315,47 triliun selama 10 tahun pemerintahan era Presiden Joko Widodo. Jumlah anggaran tersebut terbagi atas periode 2015-2019 sebesar Rp 564,93 triliun, dan periode 2020-2024 sebesar Rp 750,54 triliun. Jumlah alokasi tersebut merupakan kombinasi dari anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, dan Ditjen Perumahan.
Menurut Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, terjadi peningkatan anggaran signifikan terutama sejak pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini dibuktikan dengan anggaran yang dialokasikan untuk Ditjen Cipta Karya naik sekitar 31,74% dan Ditjen Sumber Daya Air naik sekitar 37,67%. Sementara Ditjen Bina Marga mengalami peningkatan sekitar 31,56% dan Ditjen Perumahan naik sekitar 10,41% dari periode sebelumnya.
Selain pembangunan IKN, Kementerian PUPR juga memprioritaskan sejumlah proyek infrastruktur strategis seperti pembangunan bendungan, jalan tol, dan proyek-proyek peningkatan konektivitas. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa tidak ada kendala pembiayaan selama 10 tahun pembangunan infrastruktur, karena infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah.
Di sektor sumber daya air, Ditjen SDA telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari 61 bendungan yang direncanakan. Sementara itu, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menuntaskan pembangunan 2.432 km jalan tol serta 5.999 km jalan baru melalui Ditjen Bina Marga. Di bidang perumahan, telah dibangun lebih dari 10,2 juta unit rumah melalui berbagai program dan inisiatif sebagai upaya meningkatkan akses perumahan untuk masyarakat.