Wawasan Terkini

Dapatkan Wawasan Terkini Setiap Hari

Poltracking dan Dua Lembaga Survei Mundur dari Persepi

Poltracking dan Dua Lembaga Survei Mundur dari Persepi

by Intan Sari at 11 Nov 2024 10:42

Di tengah dinamika politik yang kian kompleks, tiga lembaga survei terkemuka Indonesia, yaitu Poltracking Indonesia, Parameter Politik Indonesia (PPI), dan Voxpol Center Research and Consulting, mengambil langkah kontroversial dengan keluar dari keanggotaan Persepi. Langkah ini dipicu oleh sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Etik Persepi terhadap Poltracking terkait hasil survei elektabilitas dalam pemilihan gubernur Jakarta.

Ketidakpuasan Poltracking di Persepi

Pada 5 November 2024, Direktur Poltracking, Masduri Amwari, mengumumkan keputusan lembaganya untuk mundur dari Persepi. Keputusan ini diambil setelah Dewan Etik Persepi menyatakan bahwa terdapat perbedaan data dalam survei yang dilakukan oleh Poltracking. Hal ini membuat validitas data survei tersebut tidak dapat diverifikasi. Masduri menanggapi dengan tegas bahwa Dewan Etik tidak bertindak adil dan proporsional dalam memeriksa lembaganya.

"Poltracking pada 2014 diajak bergabung ke Persepi karena pertaruhan integritas, dan pada 2024 kami keluar juga karena pertaruhan integritas," jelas Masduri saat konferensi pers.

Keluarnya PPI dan Voxpol dari Persepi

Selang perlakuan terhadap Poltracking, PPI juga memutuskan untuk keluar dari Persepi. Alasan yang dikemukakan oleh PPI adalah restrukturisasi kepengurusan serta evaluasi kebijakan untuk masa depan. Dalam hal ini, Adi Prayitno, Direktur PPI, menekankan pentingnya konsolidasi internal dalam lembaganya.

Sementara itu, Voxpol, yang dipimpin oleh Pangi Syarwi Chaniago, hingga kini belum mengungkapkan alasan spesifik di balik keputusannya untuk mundur dari keanggotaan Persepi. Meskipun demikian, langkah mundur tiga lembaga ini menunjukkan adanya ketegangan dan tantangan dalam dunia survei politik di Indonesia.

Profil Lembaga Survei

Poltracking Indonesia adalah lembaga survei yang dikenal dengan berbagai analisis politiknya. Dengan Hanta Yuda sebagai Direktur Eksekutif, Poltracking berfokus pada kajian partai politik, pemilu, dan perilaku pemilih. Hanta, seorang akademisi dengan latar belakang di Ilmu Politik, memiliki banyak kontribusi dalam bentuk artikel dan buku, termasuk "Jejak Para Pemimpin".

Parameter Politik Indonesia (PPI) dipimpin oleh Adi Prayitno, seorang akademisi dengan gelar S3 di Ilmu Politik. Adi aktif menulis dan mengajar di UIN Syarif Hidayatullah. PPI dikenal karena kajiannya yang mendalam mengenai dinamika politik Indonesia.

Voxpol Center yang dipimpin oleh Pangi Syarwi Chaniago, memiliki keunikan tersendiri dengan fokus pada konsultasi penelitian dan pengembangan ilmu politik. Pangi merupakan penulis aktif dan sering diundang sebagai pembicara dalam berbagai seminar.

Implikasi bagi Dunia Survei di Indonesia

Keluarnya ketiga lembaga dari Persepi mencerminkan fenomena yang lebih besar dalam industri survei politik di Indonesia. Integritas hasil survei menjadi topik krusial, terutama menjelang pemilihan umum yang semakin dekat. Keberadaan Dewan Etik di dalam organisasi-survei menjadi penting untuk menjaga standar yang diharapkan dari penelitian dan publikasi hasil survei.

Disharmoni yang terjadi di antara lembaga-lembaga ini tidak hanya berdampak pada reputasi masing-masing lembaga, tetapi juga dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap hasil survei yang diumumkan. Di era di mana informasi mudah disebarkan, penting bagi lembaga-survei untuk memastikan bahwa mereka memiliki akuntabilitas yang kuat dan transparansi dalam setiap hasil yang mereka rilis.

Kesimpulan

Peristiwa keluarnya Poltracking, PPI, dan Voxpol dari Persepi menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam keandalan dan integritas data survei di Indonesia. Dengan situasi politik yang dinamis, lembaga-survei harus bekerja untuk memperbaiki citra dan memulihkan kepercayaan publik terhadap hasil-hasil survei, agar tetap relevan di mata masyarakat, khususnya menjelang pemilu.

Ketika integritas menjadi taruhan utama, diharapkan para pemimpin lembaga ini dapat mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa data yang mereka sajikan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah kunci untuk memelihara demokrasi yang sehat dan informatif.