Kemajuan teknologi dan perkembangan pasar digital di Indonesia mendorong Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk melakukan langkah signifikan dalam regulasi perdagangan aset kripto. Pada tanggal 17 Oktober 2024, Bappebti resmi menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024, yang menjadi revisi ketiga dari Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Aturan ini bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum perdagangan aset kripto di tanah air, sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan transaksi.
Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Transaksi
Dalam pernyataan resmi, Kepala Bappebti Kasan mengungkapkan bahwa revisi ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih aman dan transparan. Dengan adanya sistem pengawasan dan pelaporan transaksi secara real-time, Bappebti berharap dapat memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat serta pelaku industri dalam melakukan transaksi perdagangan aset digital.
Kasan menekankan, “Dengan akses langsung ke sistem ini, kami dapat memastikan perdagangan berlangsung secara lebih aman dan transparan. Komitmen kami yakni menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, sekaligus mendukung inovasi di sektor ini,” ujarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Bappebti tidak hanya berfokus pada regulasi tetapi juga pada pengembangan ekosistem yang memungkinkan inovasi dalam perdagangan kripto.
Tata Cara Pendaftaran dan Evaluasi Aset Kripto
Peraturan baru ini juga mengatur tentang tata cara pendaftaran Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK). PFAK yang terdaftar harus melalui proses yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Selain itu, bursa berjangka diharuskan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap aset kripto yang diperdagangkan, untuk menilai potensi tambahan atau pengurangan jenis aset yang dapat diperdagangkan di pasar fisik.
Kasan menjelaskan, “Bursa harus menilai berbagai aset kripto yang ada serta mempertimbangkan potensi untuk menambah atau mengurangi jenis aset yang bisa diperdagangkan.” Evaluasi ini penting untuk menjaga dinamika pasar yang sehat dan menghindari risiko yang tidak diinginkan bagi pelaku usaha.
Tanggung Jawab Lembaga Kliring Berjangka
Sebagai bagian dari regulasi baru ini, Lembaga Kliring Berjangka juga diberikan tanggung jawab untuk mengawasi dana pelanggan yang disimpan di rekening terpisah. Pengawasan ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan konsumen dan memastikan bahwa penyelesaian transaksi perdagangan aset kripto dapat dilakukan secara fisik dengan aman.
Kebijakan ini diharapkan akan menciptakan kepercayaan di kalangan investor dan pengguna aset kripto di Indonesia. Dengan pengawasan yang ketat serta regulasi yang jelas, diharapkan ekosistem perdagangan aset digital bisa berkembang dengan lebih sehat.
Dampak Positif bagi Pasar Kripto di Indonesia
Dengan adanya regulasi yang lebih ketat ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pasar kripto di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tren global yang menunjukkan bahwa banyak negara mulai lebih ketat dalam mengatur perdagangan aset digital mereka.
Regulasi yang jelas dan memiliki landasan hukum yang kuat ini berpotensi menarik lebih banyak investor baik domestik maupun internasional untuk berpartisipasi dalam perdagangan aset kripto. Keberadaan undang-undang yang mendukung juga menjadi sinyal positif bagi inovasi yang mungkin muncul dalam ruang perdagangan kripto, dari pengembangan teknologi hingga layanan keuangan baru.
Kesimpulan
Revisi Peraturan Bappebti ini merupakan langkah maju yang penting untuk memperkuat kerangka hukum perdagangan aset kripto di Indonesia. Dengan penekanan pada perlindungan konsumen, pengawasan real-time, dan evaluasi aset, regulasi ini memungkinkan terciptanya pasar yang lebih aman dan dapat diandalkan bagi semua pelaku industri. Dalam waktu dekat, efektivitas dari peraturan ini tentu saja akan terlihat seiring dengan pelaksanaan dan pemantauan yang ketat oleh otoritas terkait.