Kemenkop-UKM Berinovasi untuk UMKM Indonesia
Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program strategis guna meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dalam konferensi pers bertajuk "10 Tahun Berinovasi untuk Koperasi dan UMKM" yang berlangsung pada hari Selasa, 8 Oktober 2024, di Kantor Kemenkop UKM, Deputi Bidang Usaha Mikro Yulius menegaskan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan terus berlanjut dengan beberapa inovasi baru.
Penerapan Skema Credit Scoring
Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah pengadaan pembiayaan melalui skema credit scoring. Menurut Yulius, skema ini memungkinkan UMKM untuk mendapatkan akses kredit tanpa harus menyertakan agunan atau aset fisik. Sebagai gantinya, pengajuan kredit dapat menggunakan riwayat telekomunikasi, pembayaran jaminan sosial, listrik, pulsa, dan transaksi di platform e-commerce. Hal ini diharapkan bisa memperluas jangkauan terhadap pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mendapatkan pembiayaan.
Manfaat Nomor Induk Berusaha (NIB)
Selain pengembangan skema pembiayaan, Kemenkop UKM juga akan mengedepankan pemberian dukungan agar UMKM bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB sangat penting bagi UMKM karena menjadi bukti legalitas usaha yang mempermudah akses pendanaan dari lembaga keuangan. Dengan memiliki NIB, UMKM diharapkan dapat meningkatkan kapasitas usaha dan akses ke berbagai bantuan pemerintah.
Pembinaan dan Sertifikasi Produk
Kemenkop UKM berkomitmen untuk terus mendampingi pelaku UMKM dalam proses sertifikasi produk. Sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk UMKM, baik di pasar lokal maupun global. Yulius menekankan bahwa peningkatan produktivitas merupakan salah satu kunci untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi MSME di Indonesia.
Realisasi Penyaluran KUR
Yulius memaparkan bahwa selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari tahun 2015 hingga 30 September 2024 telah mencapai Rp 1.739 triliun. KUR tersebut telah disalurkan kepada 48 juta debitur UMKM di seluruh Indonesia. Dari data yang dikumpulkan, 93% dari debitur memanfaatkan KUR untuk modal kerja, 6% untuk investasi, dan sisanya 1% untuk keperluan lainnya.
Distribusi Debitur KUR Berdasarkan Sektor
| Sektor | Persentase |
|---|---|
| Produksi | 53% |
| Pertanian | Variasi |
| Perdagangan | Variasi |
| Peternakan | Variasi |
| Industri Rumah Tangga | Variasi |
Data menunjukkan bahwa sektor produksi menjadi prioritas utama dalam penyaluran KUR. Selain itu, Yulius mencatat bahwa 71,8% surat izin usaha yang diajukan untuk mendapatkan kredit menggunakan Surat Keterangan Usaha (SKU), sedangkan 27,3% sudah memiliki NIB dan hanya 0,9% yang memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga).
Kesimpulan
Dengan segala inovasi dan komitmen yang ditunjukkan oleh Kemenkop UKM, diharapkan program-program ini dapat lebih menjangkau pelaku UMKM di berbagai sektor dan meningkatkan daya saing mereka, baik di ranah lokal maupun global. Inisiatif seperti skema credit scoring dan industri berbasis sertifikasi diharapkan akan mendukung pertumbuhan yang lebih inklusif bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.