Jakarta, CNBC Indonesia - Dalam sebuah acara yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, Mahkamah Agung (MA) resmi melantik lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk periode 2024-2029 pada Kamis, 17 Oktober 2024. Pelantikan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara di Indonesia.
Lima anggota BPK yang dilantik adalah Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan Subchi. Mereka terpilih melalui proses uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh DPR RI, dan sudah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR ke-6 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2024-2025 pada tanggal 10 September 2024.
Profil Anggota BPK yang Dilantik
Setiap anggota BPK baru ini membawa pengalaman dan latar belakang yang beragam, yang diharapkan dapat memperkuat fungsi serta peran BPK dalam pengawasan keuangan negara. Berikut adalah profil singkat dari masing-masing anggota:
| Nama | Jabatan Sebelumnya |
|---|---|
| Akhsanul Khaq | Auditor Utama KN I BPK |
| Bobby Adhityo Rizaldi | Anggota DPR RI (3 periode) |
| Budi Prijono | Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan |
| Daniel Lumban Tobing | Anggota II BPK (2019-2024) |
| Fathan Subchi | Wakil Ketua Komisi XI DPR RI |
Pelantikan yang Dihadiri Tokoh Penting
Pelantikan ini berlangsung di Mahkamah Agung, dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipandu oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto. Pengucapan sumpah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 112/P Tahun 2024 tanggal 26 September 2024 mengenai Pemberhentian Dengan Hormat dan Peresmian Keanggotaan BPK.
Tampak hadir dalam acara tersebut adalah sejumlah tokoh penting, di antaranya mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Kehadiran mereka menandakan perhatian serius terhadap pengawasan dan transparansi sektor keuangan negara di Indonesia.
Peran Strategis BPK dalam Ekonomi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi dan keuangan negara. Sebagai lembaga negara yang independen, BPK bertugas melakukan audit terhadap pengecekan dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah, serta mengevaluasi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan adanya anggota baru yang memiliki latar belakang beragam, diharapkan BPK dapat melakukan tugas ini dengan lebih efektif.
Keberadaan BPK yang kuat dan independen berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Tantangan yang Dihadapi BPK ke Depan
Meskipun memiliki anggota yang berpengalaman, BPK ke depan akan menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang semakin kompleks, perubahan kebijakan di bidang keuangan, dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi cara kerja lembaga pemerintahan.
Oleh karena itu, BPK perlu terus memperbarui metode audit dan teknologi informasi yang digunakan dalam mengelola data. Kolaborasi dengan lembaga lain di tingkat nasional maupun internasional juga menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas kerja BPK. Upaya untuk menerapkan teknologi digital dalam proses audit dapat membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pengawasan.
Kesimpulan
Pelantikan lima anggota BPK periode 2024-2029 ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat lembaga pengawas keuangan negara. Dengan latar belakang yang beragam dan pengalaman yang mumpuni, diharapkan mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Seluruh masyarakat berharap agar kehadiran anggota BPK yang baru ini dapat membawa perubahan positif, dan menjadi motor penggerak untuk mewujudkan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan di Indonesia.