Menanggapi kabar manipulasi data inflasi oleh beberapa pemerintah daerah (pemda) demi mendapatkan reward, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan tanggapannya. Sri Mulyani membenarkan keberadaan pemda yang melakukan manipulasi tersebut, meskipun dalam jumlah yang tidak banyak. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima. Hasil pengecekan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap bahwa tindakan tersebut sudah dikoreksi.
Sri Mulyani menekankan pentingnya data inflasi yang akurat dan kredibel. Ia mengingatkan agar reward yang diberikan pemerintah pusat tidak menciptakan distorsi data inflasi. Airlangga, sementara itu, menyatakan bahwa sanksi akan diberikan kepada pemda yang terbukti melakukan manipulasi data inflasi. Insentif diberikan dengan harapan pemda bisa mengendalikan inflasi, terutama pada volatile food yang berdampak pada daya beli masyarakat.
Airlangga juga menyebut bahwa daerah yang terlibat dalam manipulasi data inflasi akan diberikan sanksi, namun ia belum bersedia menyebutkan daerah-daerah tersebut. Tito sebelumnya mengungkapkan modus kepala daerah untuk memperoleh data inflasi yang baik, seperti mendatangi kantor BPS atau menggelar pasar murah untuk menurunkan harga di wilayah tertentu.
Manipulasi data inflasi adalah tindakan yang merugikan keuangan negara dan pasar secara luas. Sikap tegas Sri Mulyani, Airlangga, dan Tito dalam menindak dan mencegah tindakan seperti ini sangat penting untuk memastikan keberlangsungan ekonomi yang sehat dan transparan.