Jakarta - Rencana Utang Pemerintah di Era Prabowo
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan pandangannya terkait rencana utang pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, yang baru-baru ini terpilih sebagai Presiden Indonesia. Dalam sebuah diskusi yang diadakan di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada 7 Oktober 2024, Hashim menekankan bahwa tidak akan ada kenaikan utang nasional secara mendadak.
"Pak Prabowo tidak akan menaikkan utang nasional kita secara mendadak. Tidak ada kenaikan yang drastis," ujarnya. Ia menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo akan meningkatkan utang secara gradual, dengan periode waktu antara 5 hingga 10 tahun yang direncanakan dilakukan secara prudent.
Strategi Kebijakan Utang yang Prudent
Dalam pernyataannya, Hashim menilai bahwa pendekatan gradual yang diambil pemerintah baru ini sangat penting, terutama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia mengingatkan bahwa meskipun ada keinginan untuk lebih agresif dalam menjalankan program-program pemerintah, hal ini tidak akan mengubah pertimbangan prudent yang diusung oleh Prabowo.
"So, tidak benar bahwa kita akan tambahkan utang nasional secara mendadak. Itu nanti gradual, secara pelan-pelan, mungkin selama 5 tahun, 10 tahun kita tetap prudent. Tolong bilang ke kawan-kawan luar negeri, kita akan tetap prudent," tegasnya.
Rasio Utang di Bawah Ketentuan yang Berlaku
Hashim juga memastikan bahwa rasio utang Indonesia tidak akan melewati ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menetapkan batas maksimal utang adalah 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menegaskan tidak akan ada revisi terhadap aturan ini.
"Tegas, tidak (tidak akan ada revisi)," katanya dengan tegas sembari memastikan konsistensi dalam kebijakan tersebut.
Perbandingan Utang Nasional Indonesia dengan Negara Tetangga
Dalam kesempatan itu, Hashim memberikan gambaran mengenai kinerja utang Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Menurutnya, rasio utang Indonesia saat ini relatif lebih baik, yakni tidak kurang dari 40% dari PDB.
"Utang kita, kita harus berbangga, ini ya prestasi dari Pak Jokowi, prestasi dari Ibu Sri Mulyani bahwa utang nasional kita sangat rendah. Sangat rendah, tidak sampai 40% dari GDP. Ini prestasi luar biasa. Malaysia, tetangga kita 61% dari GDP, Filipina 57%, Thailand 54%. Indonesia tidak sampai 40%," tutupnya.
Kebijakan dan Visi Ekonomi di Bawah Kepemimpinan Prabowo
Visi Prabowo dalam mengelola utang negara bukan hanya sekadar mengikuti tren global, tetapi juga berakar pada pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan. Di tengah dinamika ekonomi dunia yang cepat berubah, pendekatan prudent dinilai akan membantu menjaga keseimbangan fiskal dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Pengelolaan utang yang baik akan menghasilkan dampak positif bagi daya saing ekonomi Indonesia di mata investor global. Hal ini sangat penting untuk menarik investasi asing dan meningkatkan perekonomian dalam negeri.
Dampak Kinerja Ekonomi terhadap Rencana Utang
Kinerja ekonomi Indonesia yang positif perlu didukung oleh kebijakan utang yang teratur dan terencana. Hashim Djojohadikusumo percaya bahwa dengan pendekatan yang hati-hati, pemerintah baru akan dapat memenuhi janji-janji yang telah diucapkan kepada masyarakat, sambil tetap menjaga integritas anggaran negara.
Peluang Investasi di Tengah Kebijakan Utang
Pemikiran ini sejalan dengan tren investasi di Indonesia, dimana para investor kini lebih cenderung melihat pada stabilitas ekonomi dan proyeksi jangka panjang sebuah negara sebelum mengambil keputusan investasi. Dengan adanya jaminan bahwa utang tidak akan meningkat secara mendadak, diharapkan para investor bisa lebih percaya dan berinvestasi di Indonesia.
Perencanaan utang yang hati-hati ini juga akan menciptakan kepercayaan yang lebih besar dari komunitas internasional terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia ke depannya.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo untuk mengkomunikasikan rencana tersebut secara transparan kepada masyarakat dan investor, agar tidak ada kesalahpahaman terkait kebijakan utang yang akan diambil.
Kesimpulan
Dengan penegasan dari Hashim Djojohadikusumo mengenai kebijakan utang yang prudent dan gradual, masyarakat diharapkan bisa lebih tenang menyongsong pemerintahan baru. Hadirnya rencana matang dalam pengelolaan utang dinilai akan membantu menjaga kestabilan ekonomi Indonesia di masa mendatang, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik bagi investor dalam dan luar negeri.