Jelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024, Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Salah satu fokus utama adalah restrukturisasi keuangan perusahaan-perusahaan pelat merah, yang meliputi PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., dan Holding BUMN Farmasi.
Proses Restrukturisasi yang Belum Rampung
Berdasarkan dokumen Progress Transformasi BUMN, restrukturisasi ketiga perusahaan tersebut ditargetkan rampung pada kuartal III/2024. Namun, tantangan besar terlihat dari situasi PT Waskita Karya, yang masih terhambat oleh utang obligasi yang belum mendapat restu untuk direstrukturisasi. Utang yang dimaksud adalah Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 senilai Rp1,36 triliun. Utang ini menjadi satu-satunya yang belum berhasil ditangani, meskipun Waskita telah merampungkan restrukturisasi untuk tiga dari empat seri obligasi lainnya dengan total nilai mencapai Rp3 triliun.
Akibat penundaan ini, peringkat Waskita mengalami penurunan menjadi idSD atau selective default dari PT Pemerintah Efek Indonesia (Pefindo). Dalam laporan keuangan sampai dengan kuartal III/2024, Waskita mencatat kerugian bersih sebesar Rp3 triliun akibat beban keuangan yang terus meningkat. Hingga akhir September 2024, beban keuangan Waskita mencapai Rp3,45 triliun, meningkat 9,13% dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp3,16 triliun.
Persetujuan dari Kreditur dan Proses Pemulihan
Meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan, Waskita Karya berhasil mendapatkan persetujuan dari 21 kreditur perbankan terkait penyempurnaan master restructuring agreement (MRA) yang ditandatangani pada 6 September 2024. MRA tersebut melibatkan utang sebesar Rp26,3 triliun, yang diharapkan dapat memberikan kestabilan finansial lebih baik bagi perusahaan.
Direktur Utama Waskita Karya, Muhammad Hanugroho, mengungkapkan bahwa proses kini sudah memasuki tahap penyelesaian administrasi. “Apabila dinyatakan telah efektif, ini akan memberikan kestabilan finansial yang lebih baik kepada perseroan,” ungkap Hanugroho dalam suratnya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Oktober 2024.
Krakatau Steel dan Rencana Penyehatan Keuangan
Di sisi lain, Kementerian BUMN memberikan lampu hijau untuk program Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Program ini mencakup restrukturisasi utang senilai US$1,4 miliar. Direktur Utama Krakatau Steel, Purwono Widodo, menjelaskan bahwa ini merupakan langkah lanjutan dari perjanjian restrukturisasi yang ditandatangani pada 30 September 2019, dengan melibatkan 10 kreditur.
Krakatau Steel telah berhasil membayar sebagian pokok utang dan bunga senilai total US$509 juta, sehingga mengurangi utangnya menjadi US$1,4 miliar. “Kami berharap dengan restrukturisasi ini, kami bisa menjaga bisnis perusahaan dalam jangka panjang,” tegas Purwono setelah RUPST di Jakarta.
BUMN Farmasi dalam Proses Restrukturisasi
Untuk BUMN di sektor kesehatan, Kementerian BUMN telah membentuk satuan tugas guna mempercepat penyehatan entitas di bawah Grup Bio Farma sejak Oktober 2023. Tim yang dipimpin oleh Erick Thohir dan Kartika Wirjoatmodjo ini terbagi dalam dua bagian: satu untuk restrukturisasi keuangan dan yang lainnya untuk reorientasi bisnis.
Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya, memaparkan bahwa timnya sedang mengoptimalkan struktur kredit, baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk mencapai kestabilan finansial. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menegaskan bahwa proses restrukturisasi BUMN Karya dan Farmasi masih berlangsung dan belum ada tanda-tanda akan berakhir dalam waktu dekat.
Tantangan di Tengah Proyek Strategis
Erick juga merinci bahwa dari 88 Proyek Strategis yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN, ada sekitar 84 proyek yang seharusnya telah selesai. Namun, masalah restrukturisasi di BUMN Karya dan divestasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) masih menggantung. “Untuk BSI, kami sedang mencari strategic partner. Namun, BSI sudah besar, jadi agak sulit,” ujarnya.
Dengan banyaknya tantangan yang dihadapi, dapat dipastikan bahwa pelantikan mendatang akan menjadi momen krusial bagi kelangsungan restrukturisasi dan kesehatan finansial perusahaan-perusahaan BUMN. Langkah-langkah strategis yang diambil Kementerian BUMN akan sangat menentukan masa depan keuangan negara dan industri di tanah air.