Dalam perkembangan terkini, skandal mafia judi online yang melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) semakin mengemuka. Eks Menteri Komunikasi dan Informasi, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa salah satu tersangka, yang dikenal dengan inisial T, merupakan orang dekat dari eks Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. Ini mengundang perhatian publik dan menambah kompleksitas persoalan yang ada.
Jaringan Mafia Judi Online Terbongkar
Budi Arie, saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi, mengungkapkan informasi tersebut dalam sebuah keterangan resmi yang diterima, menyebutkan bahwa T adalah orang yang merekomendasikan Adhi Kismanto (AK) kepadanya. Dikatakan bahwa T telah memperkenalkan sejumlah hacker muda yang mampu merobohkan antara 50.000 hingga 100.000 situs judi per hari. "T menawarkan beberapa orang yang disebutnya sebagai hacker-hacker muda. Muncullah AK yang bisa men-take down 50.000 sampai 100.000 situs per hari," ungkap Budi.
Peran T dalam Struktur Tim Sukses
Budi Arie juga menggambarkan T sebagai seseorang yang memiliki koneksi dalam politik. Pada masa Pilpres 2024 lalu, T terlibat sebagai anggota tim sukses dari pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saat ini, T diketahui berpartisipasi dalam tim sukses Pramono Anung dan Rano Karno, calon Kepala Daerah Jakarta dari PDI Perjuangan, di mana ia menjabat sebagai ketua bidang konten sosial media.
Budi Arie: "Tidak Ada Kaitan" Seiring Dengan Aktivitas Judi
Meskipun terungkap bahwa T berada di balik rekomendasi kepada Budi Arie dan berperan besar dalam skandal perjudian ini, Budi Arie dengan tegas menyatakan tidak ada kaitan antara aktivitas T dan AK dalam melindungi situs judi online dengan dirinya. "Tidak ada kaitan aktivitas mereka melindungi situs judi dengan saya," tegas Budi Arie.
Polda Metro Jaya Mengungkap Jaringan Tersangka
Polda Metro Jaya telah menetapkan 15 orang sebagai tersangka dalam kasus jasa pengamanan judi online ini, dengan 11 di antaranya adalah pegawai dari Komdigi. Ironisnya, para tersangka yang seharusnya bertugas untuk memblokir situs judi online, justru terlibat dalam melindungi situs-situs tersebut dengan meminta bayaran dari pemiliknya.
Struktur Operasional Mafia Judi Online
Berdasarkan pengakuan dari para tersangka, mereka diharuskan untuk memblokir laman judi online setiap dua minggu. Namun, jika dalam kurun waktu tersebut pemilik laman tidak menyetor uang yang telah disepakati kepada Adhi Kismanto (AK), maka laman mereka akan diblokir. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan hitam yang lekat di balik tindakan yang seharusnya dijalankan untuk melindungi masyarakat.
Tarif Jasa Pengamanan Situs Judi Online
Komplotan ini menetapkan tarif yang cukup tinggi, yaitu Rp 8,5 juta per situs untuk jasa pengawasan agar situs tersebut tidak diblokir oleh pihak Kominfo. Praktik yang dilakukan ini tentu saja sangat merugikan perekonomian dan menciptakan iklim yang tidak sehat di dunia digital.
Klarifikasi dari Tim Pemenangan Pramono-Anung
Setelah pernyataan Budi Arie, pihak tim pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno telah melakukan klarifikasi mengenai keterlibatan T dalam struktur tim sukses mereka. Pangeran Siahaan, koordinator media dan media sosial tim tersebut, menyatakan bahwa T bukan bagian dari Tim Pemenangan dan tidak pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Konten Sosial Media dalam tim mereka. Dia menegaskan bahwa pernyataan Budi Arie merupakan sebuah kekeliruan dan informasi yang berpotensi menyesatkan.
Kesimpulan
Dengan terungkapnya jaringan mafia judi online ini, menjadi jelas bahwa di balik praktik judi online terdapat sekumpulan individu yang memainkan peran aktif dalam mempertahankan situs-situs ilegal walaupun tugas mereka seharusnya adalah memblokirnya. Kasus ini menjadi perhatian serius dan terus dipantau, dimana pihak kepolisian akan mengambil tindakan lebih lanjut dalam penegakan hukum demi menciptakan suasana yang lebih baik di dunia maya di tanah air.
Melalui penegakan hukum yang lebih ketat serta kesadaran masyarakat yang meningkat, diharapkan mafia judi online dapat diberantas hingga ke akarnya, demi kesehatan ekosistem digital dan perlindungan terhadap masyarakat.