Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Kemasyarakatan di bawah kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra telah menetapkan fokus utama untuk memperkuat pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam pernyataannya setelah dilantik, Yusril menegaskan bahwa langkah ini tidak hanya penting untuk meningkatkan sistem hukum, tetapi juga untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Pentingnya Pembangunan Hukum
Yusril menuturkan, pembangunan hukum yang dimaksud telah diamanatkan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam konteks ini, pemerintah diharuskan untuk membentuk suatu badan legislasi yang berfungsi sebagai rekanan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Badan legislasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembuatan hukum, serta memastikan bahwa semua aspek dan kepentingan masyarakat terakomodasi dalam setiap produk hukum yang dihasilkan. Yusril menyadari pentingnya kolaborasi antara badan legislasi dan DPR untuk menyusun regulasi yang bermutu dan bermanfaat bagi rakyat.
Koordinasi Antar Kementerian
Yusril juga mengatakan, sebagai Menko Hukum, ia akan bertugas untuk melakukan koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki peran dalam penegakan hukum. Selain itu, ia menambah bahwa aspek penting lainnya adalah penanganan imigrasi dan lembaga pemasyarakatan (lapas) yang akan ditangani secara komprehensif.
“Tentu saja, hukum dan hak asasi manusia akan menjadi prioritas utama, namun imigrasi dan lapas juga perlu perhatian khusus agar setiap kebijakan yang diambil dapat saling mendukung dan bukan justru memperumit masalah yang ada,” jelas Yusril. Koordinasi ini akan mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada demi tercapainya tujuan pembangunan hukum yang berkeadilan.
Dukungan dan Harapan Setiap Kementerian
Yusril merasa optimis bahwa setiap menteri baru yang terlibat dalam bidang hukum di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan kompak dalam menangani tantangan penegakan hukum. Sejalan dengan itu, harapannya adalah capaian yang sinergis dan kolaboratif antara satu kementerian dengan lainnya.
“Jika semua kementerian saling berkoordinasi dan bekerja sama, saya yakin kita dapat menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum yang kini semakin kompleks. Fungsi masing-masing lembaga perlu diintegrasikan agar kebijakan hukum bisa dilaksanakan dengan baik di lapangan,” tambahnya.
Menuju Sistem Hukum yang Transparan
Selanjutnya, Yusril juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses hukum. Ia menilai bahwa rakyat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan tepat mengenai setiap aspek hukum yang berlaku, terutama dalam proses legislasi.
“Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik. Masyarakat perlu merasa partisipatif dalam setiap pembuatan undang-undang. Kami akan berupaya membuatkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses ini,” ungkap Yusril.
Pembinaan dan Edukasi Hukum
Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, Yusril juga menginisiasi program pembinaan dan edukasi hukum. Program ini ditujukan untuk memberikan pemahaman dasar tentang hak dan kewajiban yang dimiliki warga negara.
“Kami ingin agar masyarakat tidak hanya tahu tentang hukum, tetapi juga paham dan mampu menyampaikan haknya. Edukasi hukum ini akan dimulai dari tingkat yang paling dasar, agar menumbuhkan budaya hukum yang baik dalam masyarakat,” jelasnya.
Menjawab Tantangan Global
Di tengah perkembangan global yang sangat pesat, Yusril menyadari bahwa tantangan hukum yang dihadapi Indonesia kian kompleks. Isu-isu seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, hingga terorisme menjadi tantangan yang harus dihadapi secara serius.
Oleh karena itu, Yusril menekankan perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum. “Kami perlu memastikan bahwa para penegak hukum kami memiliki keahlian yang memadai untuk menangani isu-isu modern ini. Pelatihan dan pengembangan kompetensi harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah proaktif yang direncanakan oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai Menko Hukum, diharapkan akan terjadi transformasi signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Harus ada keselarasan antara pembangunan hukum yang solid dengan penegakan hukum yang tegas, untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.