Dalam laporan terbaru yang dipublikasikan oleh PBB, terungkap bahwa Israel hanya memfasilitasi kurang dari sepertiga dari total operasi bantuan kemanusiaan yang direncanakan untuk masuk ke Jalur Gaza pada bulan Desember 2024. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di wilayah tersebut, terutama di daerah-daerah yang tertekan seperti Beit Hanoun, Beit Lahiya, dan Jabalya.
Data Penting Operasi Bantuan
Menurut keterangan dari Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, sepanjang periode dari 1 hingga 16 Desember, pihaknya telah merencanakan 339 gerakan bantuan yang memerlukan koordinasi dengan otoritas Israel. Namun, dari jumlah tersebut, Israel hanya mengizinkan kurang dari sepertiga untuk dilaksanakan. Situasi ini jelas menghambat upaya global dalam bantuan kemanusiaan di tengah krisis yang melanda penduduk Gaza.
Hambatan Akses bagi Pekerja Kemanusiaan
Dujarric juga mengungkapkan bahwa sebagian besar permintaan PBB untuk bantuan kemanusiaan telah ditolak oleh Israel sejak dimulainya pengepungan 10 minggu yang lalu. "Pekerja-pekerja kemanusiaan terus menghadapi kendala akses yang sangat serius saat mencoba menjangkau ribuan orang yang menghadapi kekurangan pangan, air, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya untuk bertahan hidup," imbuhnya.
Rincian Kegiatan Kemanusiaan
Dari total 96 kegiatan kemanusiaan yang direncanakan pada paruh pertama bulan Desember, hanya 16 kegiatan yang difasilitasi oleh Israel. Angka ini mencerminkan ketidakcukupan dalam penyediaan bantuan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terjebak dalam konflik. Situasi ini memicu seruan dari berbagai organisasi internasional agar semua pihak segera melakukan tindakan untuk meringankan beban kemanusiaan yang terus meningkat.
Konferensi Internasional untuk Penyelesaian Konflik Palestina
Menyikapi situasi yang kritis ini, Dujarric menyampaikan bahwa Majelis Umum PBB telah mengesahkan keputusan untuk mengadakan konferensi internasional tingkat tinggi yang bertujuan untuk penyelesaian damai konflik Palestina. Konferensi ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Juni, dengan Arab Saudi dan Prancis yang akan bertindak sebagai pemimpin bersama. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, diharapkan dapat hadir dalam konferensi tersebut, yang diharapkan menjadi langkah signifikan dalam mencari jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan.
Perlu Tindakan Mendesak
Dujarric menekankan pentingnya engagenmen dari semua pihak untuk kembali ke jalur politik demi mengakhiri pendudukan dan menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama ini. "Kita membutuhkan tindakan yang mendesak dan tidak dapat ditunda untuk memastikan semua pihak dapat berkomitmen pada upaya mencapai perdamaian," tuturnya.
Resolusi PBB demi Perdamaian yang Berkelanjutan
Dalam momen krusial ini, Majelis Umum PBB juga baru-baru ini mengesahkan tindakan untuk mencapai solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Pemecahan masalah ini diharapkan dapat membangun pondasi bagi terciptanya perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan komprehensif di wilayah Timur Tengah.
Kesimpulan: Harapan untuk Gaza
Secara keseluruhan, situasi di Jalur Gaza memerlukan perhatian dan penanganan yang serius dari masyarakat internasional. Penduduk yang terjebak dalam konflik terus membutuhkan dukungan kemanusiaan yang tak terputus. Upaya-upaya untuk mencapai solusi damai melalui berbagai konferensi dan negosiasi yang melibatkan pihak-pihak terkait menjadi harapan agar situasi ini segera membaik.