Istanbul (ANTARA) - Turki bersama dengan 52 negara dan dua organisasi internasional telah mengambil langkah berani dengan menyurati Dewan Keamanan PBB. Tujuan dari surat ini adalah mendesak DK untuk segera bertindak dalam menghentikan aliran senjata dan amunisi ke Israel, yang dinilai semakin memperparah situasi konflik di wilayah tersebut.
Surat tersebut yang berisi seruan tegas untuk penghentian pasokan senjata ke Israel telah secara resmi diserahkan kepada PBB pada tanggal 1 November lalu. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Djibouti, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyampaikan pendapatnya yang kuat terkait masalah ini. “Kita harus menegaskan kembali dalam setiap kesempatan bahwa menjual senjata ke Israel sama saja dengan terlibat dalam genosida,” ucap Fidan, menekankan betapa seriusnya situasi yang dihadapi.
Israel di Bawah Ancaman Global
Fidan juga menyatakan bahwa otoritas Israel, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah menjadi salah satu ancaman global yang dapat mempengaruhi stabilitas dan perdamaian dunia. Penguasaan senjata yang tidak terkontrol oleh Israel, ditengarai semakin merusak upaya-upaya untuk menciptakan perdamaian di kawasan yang sudah bergolak ini.
“Kita melihat bahwa Israel bukan hanya mengabaikan hukum internasional, tetapi juga semakin menjadi ancaman bagi keselamatan global,” lanjut Fidan. Melalui surat yang dikirimkan, Turki berusaha mendorong semua negara untuk mengambil tindakan pencegahan agar Israel tidak dapat terus melakukan keteledoran terhadap norma-norma internasional.
Perubahan Sistem Global Diperlukan
Satu poin penting yang disampaikan oleh Fidan adalah perlunya adanya perubahan mendasar dalam sistem global saat ini. Ia berpendapat bahwa sistem yang ada sekarang ini sudah tidak lagi memberikan solusi yang efektif, malah justru memperparah ketidakadilan yang sudah berlangsung lama. “Sistem ini, yang mereproduksi ketidakadilan historis, perlu diubah,” jelasnya dengan tegas.
Fidan percaya bahwa perubahan yang diperlukan ini akan terjadi di bawah kepemimpinan negara-negara Afrika. Ia menyatakan, “Perubahan yang tak terelakkan ini akan terjadi di bawah kepemimpinan negara-negara Afrika, yang selama ini telah diabaikan oleh sistem internasional saat ini.” Ini menunjukkan bahwa Turki ingin menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas untuk menegakkan keadilan dan perdamaian di dunia.
Dalam Konferensi Tinjauan Menteri
Fidan hadir di Djibouti sebagai bagian dari Konferensi Tinjauan Menteri dalam Kemitraan Turki-Afrika, di mana isu-isu internasional dan mekanisme kerjasama antara negara-negara dalam konteks regional dan global menjadi fokus utama pembicaraan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Turki di kancah internasional, terutama dalam konteks menjawab isu-isu hak asasi manusia dan konflik militer.
Seruan dari Turki yang didukung oleh 52 negara dan dua organisasi internasional ini sangat mencerminkan kekhawatiran yang mendalam terhadap dampak konflik di wilayah Timur Tengah. Ini menjadi petunjuk bahwa komunitas internasional semakin bersatu untuk mencari jalan keluar dari krisis kemanusiaan yang telah lama berlangsung dan menunjukkan pentingnya tindakan kolektif untuk menghadapi tantangan ini.
Pendekatan diplomatik seperti ini juga dapat membuka jalan bagi dialog yang lebih konstruktif dan berkelanjutan dalam penyelesaian konflik, yang pada akhirnya akan membawa pada kondisi yang lebih aman dan stabil di kawasan.
Dengan langkah ini, Turki tidak hanya menunjukkan kepemimpinan dalam menyikapi masalah global, namun juga berkomitmen untuk memperjuangkan perdamaian dan keadilan bagi Palestina dan seluruh dunia. Diharapkan melalui tekanan yang dilakukan ini, ada perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri terkait penjualan senjata yang berpotensi memperburuk situasi konflik.