Dalam beberapa tahun terakhir, resistensi antimikroba (AMR) menjadi salah satu isu kesehatan publik yang paling mendesak, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Menurut data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, penggunaan antibiotik oral di Indonesia tercatat mencapai 22,1 persen dari populasi. Namun yang mengejutkan, sebanyak 41 persen dari mereka mengakses antibiotik tanpa resep dari tenaga medis yang berwenang, informasi ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan.
Potret Penggunaan Antibiotik di Masyarakat
Penggunaan antibiotik yang tidak terkontrol menimbulkan kekhawatiran serius terkait risiko AMR. Dalam banyak kasus, antibiotik yang seharusnya hanya digunakan untuk infeksi bakteri kini sering disalahgunakan untuk mengatasi penyakit ringan seperti flu. Direktur menyatakan bahwa kemungkinan untuk mendapatkan obat-obatan ini sangat mudah, bahkan dari warung atau platform online yang tidak terverifikasi.
Data Menyedihkan dari 18 Provinsi
Sebaran data menunjukkan bahwa terdapat 18 provinsi di Indonesia yang mencatatkan proporsi perolehan antibiotik tanpa resep lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ini menunjukkan adanya pola perilaku yang buruk dalam mengakses pengobatan yang seharusnya dilakukan berdasarkan resep medis. Data ini menuntut perhatian lebih dari pemerintah dan pemangku kepentingan dalam upaya memerangi AMR.
Dampak Penggunaan Antibiotik yang Berlebihan
Kematian akibat AMR bisa mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 10 juta jiwa pada tahun 2050 jika tidak segera ditangani. Kondisi ini diperparah dengan tren penggunaan antibiotik yang masif selama pandemi COVID-19, di mana banyak orang mencari pengobatan tanpa memperhatikan saran medis. Yang juga perlu diingat, penggunaan antibiotik yang tinggi dapat meningkatkan risiko resistensi, menjadikan pengobatan yang sebelumnya efektif menjadi kurang berguna.
Risiko Resistensi Antibiotik
Salah satu contoh nyata adalah azithromycin, antibiotik yang awalnya dibatasi pemakaiannya selama pandemi, kini dapat diperoleh dengan mudah. Ini menggambarkan kebingungan masyarakat dalam mengelola penggunaan antibiotik yang benar dan efek jangka panjang dari perilaku tersebut.
Pentingnya Rencana Aksi Nasional
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengatasi masalah AMR melalui Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2020-2024. Melalui berbagai upaya, termasuk program SATU SEHAT, pemerintah berupaya mendata semua pembelian dan penggunaan antimikroba. Dengan integrasi fasilitas kesehatan yang lebih baik, diharapkan pendataan ini dapat menjadi lebih efisien dan akurat.
Regulasi dan Pembatasan
Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk membatasi konsumsi antibiotik di fasilitas pelayanan kesehatan. Regulasi ini mencakup tata cara distribusi, pembatasan jenis dan penggunaannya dalam Formularium Nasional. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah kesehatan yang kompleks ini.
Peran Edukasi dalam Mencegah AMR
Pendidikan kepada tenaga medis dan masyarakat umum sangat krusial untuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan antimikroba. Kementerian Kesehatan menyerukan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk mencegah AMR semakin meluas. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan generasi yang lebih sadar akan risiko dan bahaya penggunaan antibiotik yang tidak bijak.
Pentingnya Menyusun Strategi Bersama
Akhir kata, penanganan AMR di Indonesia membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dengan strategi dan kolaborasi yang tepat, harapan untuk mengendalikan resistensi antibiotik bukanlah hal yang mustahil. Edukasi, regulasi, dan monitoring yang ketat adalah kunci untuk mencapai tujuan tersebut dan menyelamatkan nyawa di masa mendatang.