Belum reda perdebatan mengenai dampak video pendek yang menunjukkan Presiden Prabowo Subianto mengajak warga Jawa Tengah untuk memilih pasangan calon Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah kini tengah mendalami isu ini. Video tersebut diunggah pada akun Instagram @luthfiyasinofficial pada 9 November 2024 dan memicu spekulasi tentang keabsahan serta potensi pelanggaran terkait kampanye.
Video Mengundang Pertanyaan
Dalam video berdurasi singkat itu, Prabowo, yang mengenakan pakaian biru, memohon kepada masyarakat Jawa Tengah untuk memberikan suaranya bagi pasangan calon yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM). Pernyataan tersebut tertangkap jelas saat dia berbicara, "Saya mohon warga Jawa Tengah berikan suaramu untuk Ahmad Luthfi-Taj Yasin." Namun, pernyataan ini memunculkan tanda tanya besar. Apakah ini melanggar batas kewenangan presiden sewaktu masa kampanye?
Proses Penelusuran Bawaslu
Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin, menyatakan bahwa mereka sedang melakukan penelusuran terhadap akun yang mengunggah video tersebut untuk memastikan apakah akun itu terdaftar resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Ini menjadi informasi awal,” ujarnya melalui aplikasi perpesanan. Penyelidikan lebih dalam diperlukan untuk mengecek kebenaran suara yang diduga berasal dari presiden.
Komunikasi Resmi dari KPU dan Gerindra
Lebih lanjut, Komisioner KPU August Mellaz menegaskan bahwa KPU tidak memiliki wewenang untuk melakukan pendekatan hukum atas dugaan pelanggaran yang terjadi di media sosial. Saat ini, apa yang beredar akan ditelaah oleh Bawaslu. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi dalam proses kampanye untuk menjaga kepercayaan publik.
Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, tidak membantah bahwa Prabowo menyatakan dukungan terhadap Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. Ia berpendapat bahwa kampanye politik merupakan hak presiden sepanjang dilakukan dalam status cuti. Dasco berujar, "Berkampanye dalam artian menyerukan, menghimbau, mengajak memilih salah satu paslon dalam Pilkada, sepanjang dalam status cuti kampanye." Hal ini menunjuk pada kebijakan pengaturan yang ada dalam UU Nomor 7 Tahun 2017.
Ikuti Aturan dalam Masa Kampanye
Komisioner KPU mengingatkan bahwa presiden dan kepala daerah boleh ikut kampanye selama mematuhi ketentuan yang ada, tanpa menggunakan fasilitas negara. Ini menjadi hal yang vital karena ilegalitas dalam pemilihan dapat merusak legitimasi yang harus dijunjung tinggi dalam sebuah pemilu.
Reaksi dari Partai dan Public
Wakil Ketua Umum Gerindra, Rahayu Saraswati Dhirakanya Djojohadikusumo, menekankan bahwa dukungan Prabowo justru sah selama tidak melanggar aturan yang ada. "Beliau adalah Ketua Umum Partai, dan memang dari awal sebagai ketua umum punya tanggung jawab, yang adalah untuk mendukung mereka-mereka yang telah diberikan mandat," tuturnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi Gerindra, mendukung kandidat tidak dipandang sebagai pelanggaran, selama dilakukan dengan cara yang sesuai.
Tanggapan Istana dan Persaingan di Pilkada
Hingga berita ini diturunkan, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi belum memberikan penjelasan resmi terkait video dukungan dari presiden. Publik pun menunggu sikap resmi dan penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Di sisi lain, dalam arena Pilkada Jawa Tengah, pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin akan bersaing ketat dengan pasangan nomor urut 1, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi.
Potensi Dampak Video terhadap Pemilih
Sebelum pemungutan suara yang akan diadakan pada 27 November mendatang, bagaimana video ini akan mempengaruhi pilihan pemilih? Dukungan dari presiden tentunya menjadi magnet bagi massa, namun jika ada pelanggaran yang teridentifikasi, dampaknya bisa lebih signifikan lagi. Ini akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kedua pasangan calon.
Menghadapi situasi ini, menuju Pilkada, penting bagi semua pihak untuk menjaga integritas pemilu. Oleh karena itu, perhatian terhadap setiap potensi pelanggaran harus menjadi prioritas, demi memastikan demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan.
Kesimpulan
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dalam proses pemilu, terutama saat seorang presiden berperan dalam kampanye politik. Ke depan, diharapkan Bawaslu dapat memberikan penjelasan yang jelas, dan masyarakat dapat memilih dengan informasi yang jernih tanpa terpengaruh oleh potensi pelanggaran. Pelaksanaan pemilihan harus menjunjung tinggi azas transparansi dan keadilan agar hasilnya mencerminkan kehendak rakyat.